Di Indonesia sebagai Negara yang
mengikuti sistem demokrasi, kehadiran partai politik dalam birokrasi pemerintah
tidak bisa dihindari. Menurut teori liberal, birokrasi pemerintah itu
menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempunyai akses langsung dengan
rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam pemilihan. Dengan demikian birokrasi
pemerintah itu tidak hanya didominasi oleh pejabat-pejabat birokrasi saja yang
meniti karier di dalamnya, melainkan ada pula bagian-bagian lain yang ditempati
oleh pejabat-pejabat politik.
Kehadiran partai politik dalam
pemerintahan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan birokrasi pemerintah.
Salah satu pengaruh itu ialah birokrasi pemerintah terkontaminasi terhadap
bermacam dan beragam perbedaan ideologi yang dibawa oleh partai politik. Tidak
jarang terjadi dalam suatu departemen yang menterinya dari partai tertentu,
maka struktur jajarannya dari partai yang sama dengan menterinya tersebut.
Sangat menarik membicarakan tentang
birokrasi, karena dalam realitanya birokrasi khususnya di Indonesia terkesan
negatif dan menyulitkan dalam melayani masyarakat, Birokrasi yang
terkesan negatif tersebutlah yang sering kita sebut dengan birokratisme sebagai
suatu birokrasi yang menyimpang. Sebagai contohnya dari birokratisme, para
pegawai birokrasi digaji dari uang masyarakat tetapi terkadang wewenang yang
diberikan kepada pegawai birokrasi banyak disalahgunakan.
Birokrasai adalah “jantung” Negara.
Apabila birokrasai sehat maka akan sehat pula suatu Negara tersebut.
Sebaliknya, rusaknya birokrasai akan berdampak pada kehancuran dari suatu
Negara itu. Dan barang tentu kehancuran Negara berakibat pada kehancuran
masyarakatnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar